DewaSport.asia – Hubungan Rusia dan Ukraina makin panas. Situasi ini diprediksi bakal berdampak pada venue final Liga Champions 2021/2022 yang rencananya akan digelar di Gazprom Arena, St Petersburg, Rusia.
Situasi politik antara Rusia dan Ukraina memanas untuk waktu yang cukup lama. Namun, beberapa waktu terakhir, ketegangan makin nampak. Bahkan, kemungkinan terjadinya perang diprediksi terbuka.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, disebut telah mengumumkan perang dengan Ukraina pada hari Rabu (23/2/2022) waktu setempat. Operasi militer pun segera dimulai. Putin menyebut Rusia bakal melakukan invasi skala penuh.
Nasib Final Liga Champions
UEFA telah menetapkan laga final Liga Champions 2021/2022 digelar di Rusia, tepatnya di Krestovsky Stadium, Saint Petersburg. Stadion yang lebih populer dengan nama Gazprom Arena diumumkan sebagai venue final pada 2019 lalu.
Awalnya, Gazprom Arena akan menjadi tuan rumah bagi final Liga Champions 2021. Tapi, pandemi Covid-19 membuat status Gazprom Arena sebagai tuan rumah diundur satu tahun menjadi edisi musim 2021/2022 ini.
Nah, kini situasi yang terjadi cukup rumit. Konflik Rusia dan Ukraina diyakini berdampak pada laga final Liga Champions. Tapi, sejauh ini pihak UEFA belum membuat keputusan akhir soal venue Liga Champions di Rusia.
“UEFA secara konstan dan cermat memantau situasi dan keputusan apa pun akan dibuat pada waktunya jika perlu. UEFA tidak memiliki komentar lebih lanjut untuk dibuat saat ini,” ucap Presiden UEFA, Alexander Ceferin, dikutip dari The Guardian.
Inggris Enggan Bermain di Rusia
Ceferin memang belum membuat keputusan akhir soal venue final Liga Champions 2022. Tapi, melihat hubungan baik UEFA dengan Uni Eropa, kemungkinan besar Ceferin akan memindah final Liga Champions ke negara lain.
Keputusan yang cukup berani diambil Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. Dia menolak final Liga Champions tidak digelar di Rusia. Inggris khawatir Rusia akan memakai final Liga Champions untuk kepentingan politik.
“Tidak ada peluang untuk mengadakan turnamen sepak bola di Rusia yang menginvasi negara-negara berdaulat,” tegas Boris Johnson.
[embedded content]
